Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA: Apakah Lebih Kecil?

Ijazah SMA tidak membuat upah PPPK paruh waktu otomatis lebih kecil. Berbeda dengan PPPK penuh waktu dan PNS, yang golongan gajinya memang ditentukan jenjang pendidikan lewat tabel resmi, PPPK paruh waktu sama sekali tidak memakai sistem golongan berbasis ijazah. Upahnya mengikuti satu formula yang sama untuk semua peserta, tanpa membedakan SMA, D3, atau S1. Artikel ini menjelaskan kenapa, dan apa yang sebenarnya menentukan angka di slipmu kalau kamu lulusan SMA.

Kenapa Pertanyaan Ini Muncul: Kebiasaan dari Golongan PNS/PPPK Penuh Waktu

Wajar kalau lulusan SMA khawatir upahnya lebih kecil. Di skema PNS dan PPPK penuh waktu, ijazah memang menentukan golongan awal: lulusan SMA/SMA sederajat biasanya masuk golongan II, sedangkan sarjana masuk golongan III, dan tiap golongan punya tabel gaji pokok sendiri sesuai Perpres 98/2020 sebagaimana diubah Perpres 11/2024. Kebiasaan itu wajar terbawa saat orang mencari informasi soal PPPK paruh waktu. Rincian tabel golongan untuk jalur penuh waktu ada di golongan PPPK dan gaji PPPK, sebagai pembanding saja, bukan acuan untuk paruh waktu.

Masalahnya, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026, peraturan yang mengatur skema paruh waktu secara menyeluruh, tidak mengenal golongan sama sekali untuk jalur ini. Yang diaturnya di Pasal 3 hanya tujuh jabatan nonmanajerial: guru, dosen, tenaga kesehatan, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Tidak ada kolom "syarat ijazah" yang mengubah rezim penggajian pada pasal-pasal yang mengatur penghasilan.

Yang Sebenarnya Menentukan Upahmu, Bukan Ijazah

Satu-satunya ketentuan yang mengikat besaran upah PPPK paruh waktu adalah Diktum KESEMBILAN BELAS KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025:

PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Perhatikan, formula itu berbasis dua hal: penghasilan sebelumnya dan upah minimum wilayah. Bukan ijazah, bukan jabatan, bukan golongan. Pasal 19 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 pun cuma menyebut "PPPK Paruh Waktu diberikan hak berupa penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", tanpa embel-embel syarat pendidikan. Rincian lengkap dua peraturan ini, termasuk kenapa tidak ada tabel nasional sama sekali, dibahas di gaji PPPK paruh waktu.

Kenapa Ini Justru Relevan buat Lulusan SMA

Banyak tenaga non-ASN yang selama ini berstatus honorer, dan mayoritas dari mereka adalah lulusan SMA/SMK yang bekerja di posisi pendukung operasional instansi. Karena formula upahnya memakai penghasilan terakhir sebagai non-ASN sebagai salah satu lantai, posisi kamu justru relatif setara dengan rekan yang berijazah lebih tinggi tapi sama-sama non-ASN dengan penghasilan serupa sebelumnya. Yang membuat angka akhir berbeda antarindividu bukan ijazah, melainkan:

• Penghasilan non-ASN sebelumnya, yang bisa berbeda-beda tergantung lama kerja dan instansi asal, bukan tingkat pendidikan formal.
• Upah minimum wilayah penempatan, yang berbeda antarprovinsi dan kabupaten/kota, ditetapkan lewat keputusan gubernur setiap tahun.
• Kemampuan anggaran instansi, karena Diktum KEDUA PULUH Kepmen 16/2025 membuka opsi pendanaan upah dari pos selain belanja pegawai.

Untuk angka upah minimum wilayahmu yang berlaku tahun berjalan, cek langsung situs Dinas Ketenagakerjaan provinsimu atau keputusan gubernur terbaru; jangan pakai angka tahun lalu yang beredar di grup, karena UMP/UMK ditetapkan ulang setiap tahun dan berbeda tiap daerah.

Tabel: Apa yang Menentukan Upah, PPPK Penuh Waktu vs Paruh Waktu

Data diperiksa: 11 September 2026, dari naskah resmi yang ditautkan di bagian Sumber.

Faktor penentu	PPPK penuh waktu	PPPK paruh waktu
Ijazah / jenjang pendidikan	Menentukan golongan awal (Perpres 98/2020 jo. 11/2024)	Tidak diatur sebagai faktor penggajian
Golongan	I sampai XVII	Tidak ada
Jenis jabatan	Ratusan jenis jabatan fungsional/pelaksana	Terbatas 7 jabatan nonmanajerial (Pasal 3 Permen 9/2026)
Penghasilan sebelumnya sebagai non-ASN	Tidak jadi acuan	Salah satu lantai upah (Diktum 19 Kepmen 16/2025)
Upah minimum wilayah	Tidak jadi acuan	Salah satu lantai upah (Diktum 19 Kepmen 16/2025)

Langkah Praktis Kalau Kamu Lulusan SMA yang Baru Diangkat

1. Kumpulkan bukti penghasilan non-ASN terakhirmu, misalnya slip gaji atau surat keterangan dari instansi tempatmu bertugas sebelumnya. Ini salah satu acuan lantai upah yang bisa kamu tunjukkan kalau angka di perjanjian kerja terasa janggal.
2. Cek upah minimum di wilayah penempatanmu lewat situs Disnaker provinsi atau kabupaten/kota, bukan dari grup WhatsApp.
3. Baca perjanjian kerjamu baik-baik sebelum tanda tangan. Pasal 13 PermenPANRB 9/2026 mewajibkan perjanjian kerja memuat hak, termasuk besaran penghasilan. Kalau kosong, tanyakan ke bagian kepegawaian.
4. Pantau status Nomor Induk Pegawaimu lewat panduan di cek NIP PPPK paruh waktu lewat MOLA BKN.
5. Kalau ingin membuka opsi jenjang pendidikan lebih tinggi di kemudian hari, status PPPK paruh waktu tidak menghalangimu melamar pengadaan PNS atau PPPK reguler dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai Pasal 26 PermenPANRB 9/2026.

Sumber

• JDIH Kementerian PANRB: Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu (Status Dokumen Berlaku)
• Naskah resmi Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025 (PDF, memuat Diktum KESEMBILAN BELAS dan KEDUA PULUH)
• Database Peraturan BPK: Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu
• Database Peraturan BPK: Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 (golongan gaji PPPK penuh waktu berbasis ijazah)
• Database Peraturan BPK: Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK